Oleh: Dr. Husnul Khatimah, S.E., M.Si. (Dekan FEB UM Indonesia)
Kelas menengah selama ini dipandang sebagai salah satu penopang utama pembangunan ekonomi Indonesia. Mereka adalah pekerja profesional, pegawai negeri, karyawan swasta, guru, dosen, pengusaha, dan kelompok masyarakat lain yang memiliki kemampuan memenuhi kebutuhan hidup sekaligus membangun harapan untuk masa depan.
Dalam gambaran ideal, kelas menengah memiliki pekerjaan yang relatif stabil, mampu membiayai pendidikan anak, mengakses layanan kesehatan, memiliki tempat tinggal yang layak, serta menyisihkan sebagian pendapatan untuk tabungan dan investasi. Mereka juga menjadi konsumen penting yang menggerakkan perdagangan, industri, jasa, dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Namun, gambaran ideal tersebut semakin berhadapan dengan kenyataan yang kompleks. Banyak rumah tangga harus bekerja lebih keras hanya untuk mempertahankan kualitas hidup yang sama. Penghasilan yang diterima setiap bulan segera terserap untuk kebutuhan pokok, perumahan, transportasi, pendidikan, kesehatan, cicilan, dan berbagai kewajiban keluarga.
Masalahnya bukan selalu karena pendapatan tidak bertambah. Persoalannya adalah kenaikan pendapatan belum tentu menghasilkan peningkatan kesejahteraan apabila tidak diikuti daya beli yang lebih kuat, pekerjaan yang lebih berkualitas, dan kemampuan membangun aset.
Data tahun 2025 memperlihatkan bahwa jumlah penduduk kelas menengah Indonesia kembali menyusut menjadi 46,7 juta orang. Pada saat bersamaan, kelompok yang menuju kelas menengah justru bertambah menjadi sekitar 142 juta orang. 
Fenomena ini layak menjadi perhatian serius. Indonesia bukan hanya perlu memperluas kesempatan bagi masyarakat untuk naik kelas secara ekonomi, tetapi juga perlu memastikan bahwa mereka yang telah mencapai posisi kelas menengah tidak kehilangan kemampuan mempertahankan kesejahteraannya.
Bukan sekadar persoalan pendapatan
Memahami tekanan kelas menengah membutuhkan cara pandang yang lebih luas daripada melihat besarnya gaji. Kesejahteraan rumah tangga ditentukan oleh hubungan antara pendapatan, pengeluaran, kepemilikan aset, kewajiban utang, dan risiko ekonomi yang mungkin terjadi.
Keluarga dengan penghasilan cukup tinggi dapat tetap rentan apabila sebagian besar pendapatannya habis untuk kebutuhan rutin. Sebaliknya, rumah tangga dengan pendapatan lebih terbatas tetapi memiliki tempat tinggal sendiri, utang rendah, dan perlindungan sosial yang memadai mungkin memiliki ketahanan ekonomi yang lebih baik.
Tekanan semakin terasa ketika biaya hidup perkotaan, kebutuhan pendidikan, transportasi, dan perumahan meningkat. Bagi sebagian keluarga, pilihan untuk mengurangi pengeluaran tidak mudah dilakukan karena kebutuhan tersebut berhubungan langsung dengan pekerjaan dan masa depan anak.
Akibatnya, kelas menengah dapat mengalami situasi yang paradoksal: secara statistik tidak tergolong miskin, tetapi tidak memiliki ruang finansial yang cukup untuk menghadapi guncangan ekonomi. Kehilangan pekerjaan selama beberapa bulan, anggota keluarga yang sakit, atau kebutuhan pendidikan mendadak dapat mengganggu keseimbangan keuangan mereka.
Karena itu, penurunan jumlah kelas menengah tidak boleh langsung disamakan dengan peningkatan kemiskinan. Klasifikasi kelas ekonomi didasarkan pada tingkat pengeluaran per kapita relatif terhadap garis kemiskinan. Perpindahan kategori menunjukkan perubahan posisi ekonomi menurut ukuran tersebut, tetapi tidak dengan sendirinya menjelaskan penyebab yang dialami setiap rumah tangga.
Meski demikian, penyusutan kelompok kelas menengah merupakan sinyal bahwa ketahanan kesejahteraan perlu diperhatikan lebih serius.
Ketika pekerjaan tidak lagi menjamin peningkatan kesejahteraan
Salah satu temuan paling penting dari laporan Bank Dunia adalah persoalan kualitas pekerjaan dan perkembangan upah riil. Dalam laporan Indonesia Economic Prospects Desember 2025, Bank Dunia menyoroti bahwa penciptaan pekerjaan di Indonesia masih banyak berlangsung di sektor bernilai tambah rendah dan tidak selalu menghasilkan pendapatan yang memadai untuk menopang kehidupan kelas menengah. Laporan tersebut juga mencatat penurunan upah riil rata-rata sekitar 1,1% per tahun selama 2018–2024. 
Laporan Bank Dunia Juni 2026 kemudian memperlihatkan bahwa tantangan struktural tersebut masih berlanjut. Selama 2018–2025, upah riil pada pekerjaan berketerampilan menengah turun sekitar 1% per tahun, sedangkan pekerjaan berketerampilan tinggi turun sekitar 2% per tahun. 
Temuan ini mengoreksi anggapan bahwa pendidikan tinggi dan pekerjaan profesional dengan sendirinya menjamin peningkatan kesejahteraan. Pendidikan tetap penting, tetapi manfaat ekonominya bergantung pula pada tersedianya pekerjaan produktif yang menghargai keterampilan melalui upah dan jenjang karier yang memadai.
Persoalan menjadi semakin serius ketika pekerja berpendidikan tinggi harus menerima pekerjaan yang tidak sesuai dengan kompetensinya atau beralih ke pekerjaan informal dengan perlindungan terbatas. Dalam situasi seperti itu, investasi waktu dan biaya untuk memperoleh pendidikan tidak selalu menghasilkan peningkatan pendapatan yang diharapkan.
Dengan demikian, kebijakan memperkuat kelas menengah harus berfokus pada penciptaan pekerjaan berkualitas, peningkatan produktivitas, dan pertumbuhan upah riil. Menambah jumlah pekerjaan saja tidak cukup apabila pekerjaan tersebut tidak memberikan pendapatan yang memungkinkan rumah tangga membangun kehidupan yang stabil.
Tekanan Konsumsi dan Menyempitnya Ruang Masa depan
Tekanan ekonomi juga terlihat dari perilaku konsumsi. Menurut olahan data BPS oleh Mandiri Institute, konsumsi per kapita kelas menengah tumbuh sekitar 4,1% pada 2025, lebih rendah daripada pertumbuhan konsumsi per kapita nasional sebesar 4,6%. 
Angka tersebut tidak berarti seluruh kelas menengah mengalami penurunan konsumsi. Namun, pertumbuhan konsumsi yang relatif lebih lambat menunjukkan bahwa kelompok ini tidak menikmati perkembangan pengeluaran secepat rata-rata nasional.
Di balik angka tersebut, keluarga harus menentukan prioritas. Apakah pendapatan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, membayar cicilan rumah, membiayai pendidikan anak, atau menambah tabungan pensiun? Ketika anggaran terbatas, satu keputusan sering kali harus mengorbankan keputusan lainnya.
Sebagian keluarga mungkin mengurangi rekreasi, pembelian barang tahan lama, atau pengeluaran yang dianggap tidak mendesak. Sebagian lainnya menggunakan tabungan untuk menutup kebutuhan rutin. Ada pula yang mengandalkan kredit konsumtif.
Utang tidak selalu menunjukkan masalah keuangan. Kredit perumahan, misalnya, dapat menjadi sarana membangun aset jika jumlah cicilan sesuai kemampuan. Akan tetapi, penggunaan pinjaman untuk menutup kekurangan kebutuhan sehari-hari secara berulang dapat menjadi indikator bahwa pendapatan rumah tangga tidak lagi mencukupi pengeluarannya.
Dampak jangka panjangnya perlu diperhatikan. Ketika keluarga terus mengurangi tabungan dan menunda investasi produktif, kemampuan mereka menghadapi masa depan ikut melemah. Anak-anak mungkin kehilangan sebagian kesempatan memperoleh pendidikan tambahan, sementara orang tua semakin sulit mempersiapkan masa pensiun.
Dengan kata lain, tekanan kelas menengah bukan hanya menyangkut kenyamanan hidup hari ini, tetapi juga kemampuan mempertahankan mobilitas sosial antargenerasi.
Dampak Terhadap Perekonomian Nasional
Penyusutan kelas menengah penting karena kelompok kelas menengah dan kelompok yang menuju kelas menengah memiliki kontribusi besar terhadap permintaan domestik. BPS mencatat bahwa kedua kelompok tersebut mencakup 66,35% populasi dan menyumbang 81,49% konsumsi masyarakat pada 2024. 
Ketika daya beli kelompok ini melemah, dampaknya dapat dirasakan oleh berbagai pelaku usaha. Restoran, pedagang, sektor transportasi, penyedia jasa, pusat perbelanjaan, dan UMKM bergantung pada kemampuan rumah tangga membelanjakan pendapatannya.
Jika keluarga mengurangi konsumsi, sebagian usaha dapat mengalami perlambatan penjualan. Apabila berlangsung luas, kondisi tersebut berpotensi memengaruhi ekspansi usaha, penciptaan lapangan kerja, dan pendapatan pekerja.
Namun, hubungan ini tidak bersifat otomatis. Konsumsi nasional juga dipengaruhi pendapatan kelompok lain, belanja pemerintah, investasi, ekspor, serta kondisi ekonomi global. Oleh karena itu, penurunan jumlah kelas menengah harus dibaca sebagai salah satu indikator risiko ekonomi, bukan sebagai bukti tunggal bahwa perekonomian nasional sedang mengalami kemunduran.
Yang lebih mendasar adalah bagaimana memastikan pertumbuhan ekonomi menghasilkan manfaat yang lebih luas. Pertumbuhan yang hanya meningkatkan keuntungan modal tanpa memperkuat produktivitas dan pendapatan pekerja berisiko memperlebar jarak antara kinerja ekonomi agregat dan kesejahteraan rumah tangga.
Jalan Keluar: Memperkuat Rumah Tangga dan Membenahi Struktur Ekonomi
Menghadapi persoalan ini, pengelolaan keuangan rumah tangga tetap penting. Keluarga perlu memahami pola pengeluaran, membatasi utang yang tidak produktif, membangun dana darurat sesuai kemampuan, serta meningkatkan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja.
Namun, menuntut masyarakat lebih hemat bukan jawaban yang memadai. Penghematan memiliki batas, terutama ketika sebagian besar pengeluaran digunakan untuk kebutuhan dasar. Tidak semua rumah tangga dapat meningkatkan kesejahteraan hanya dengan mengurangi konsumsi.
Pemerintah perlu memperkuat penciptaan pekerjaan produktif, meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan, memperluas akses terhadap perumahan terjangkau, serta menjaga keterjangkauan layanan kesehatan dan transportasi. Perlindungan sosial juga perlu dirancang agar rumah tangga yang berada sedikit di atas batas penerima bantuan tidak kehilangan seluruh perlindungan ketika mengalami guncangan ekonomi.
Dunia usaha memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan produktivitas, memperluas kesempatan pengembangan karier, dan memberikan kompensasi yang sejalan dengan kontribusi pekerja. Sementara itu, lembaga pendidikan perlu memastikan bahwa kompetensi lulusan sesuai dengan kebutuhan industri yang terus berubah.
Dalam perspektif ekonomi Islam, penguatan kelas menengah juga berkaitan dengan prinsip keadilan distribusi dan perlindungan harta (ḥifẓ al-māl) dalam kerangka maqāṣid al-syarī‘ah. Zakat, wakaf produktif, dan pembiayaan usaha berbasis syariah dapat mendukung pemberdayaan ekonomi, terutama jika diarahkan pada peningkatan kapasitas produktif dan dikelola secara profesional. Namun, instrumen tersebut tetap perlu melengkapi, bukan menggantikan, kebijakan publik yang bertanggung jawab.
Penutup: Kelas Menengah Harus Mampu Hidup, Bukan Sekadar Bertahan
Fenomena kelas menengah Indonesia menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari pertumbuhan ekonomi, peningkatan konsumsi, atau jumlah masyarakat yang bekerja. Ukuran yang lebih substantif adalah kemampuan rumah tangga memenuhi kebutuhan secara layak, membangun aset, menghadapi keadaan darurat, dan mempersiapkan masa depan.
Data 2025 memperlihatkan bahwa jumlah kelas menengah kembali menurun, sementara kelompok yang menuju kelas menengah bertambah. Pada saat yang sama, laporan Bank Dunia menyoroti tekanan pada upah riil dan kualitas pekerjaan. Kedua perkembangan tersebut mengisyaratkan bahwa persoalan kelas menengah memiliki dimensi struktural yang tidak dapat diselesaikan melalui perubahan perilaku konsumsi semata.
Indonesia membutuhkan kelas menengah yang tidak hanya mampu membeli barang dan jasa, tetapi juga memiliki keamanan finansial, kesempatan berkembang, dan keyakinan bahwa kerja keras akan menghasilkan kehidupan yang lebih baik.
